Keluar Dari KPP, Demokrat Bentuk Poros Baru atau Gabung Capres Lain?
JAKARTA – Partai Demokrat tarik dukungan dari bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal tersebut otomatis juga hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Keputusan ini diambil setelah Ketum NasDem Surya Paloh meminang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi cawapres pendamping Anies.
Kesepakatan antara Paloh dan Cak Imin ini membuat Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meradang. Demokrat merasa dikhianati oleh NasDem dan Anies.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai Demokrat berpeluang bergabung dengan poros koalisi PDIP. Menurutnya, pilihan terbaik AHY adalah ikut mendukung Ganjar.
“Peluang besarnya ke PDIP. Kenapa? Karena hal itu bisa digunakan untuk membalas Anies karena dianggap tidak komitmen dan berkhianat,” ujar Adib, Senin (4/9).
Adib menyebut AHY sebelumnya juga telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ia menilai Demokrat bisa mendapat porsi lebih di koalisi PDIP ketimbang dengan gerbong Prabowo.
“Apalagi AHY sudah bertemu Puan dan dianggap adik. Demokrat bisa mendapat porsi di PDIP. Berbeda dengan KIM yang porsinya cenderung tidak dianggap karena sudah ada Golkar PAN dan lain-lain. Sedangkan di PDIP hanya ada PPP,” katanya.
Di sisi lain Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan Partai Demokrat punya dua pilihan. Pertama, membujuk PKS membangun koalisi baru dan menarik PPP untuk usung AHY dan Menparekraf Sandiaga Uno.
“Akan tetapi membujuk PKS membangun koalisi dengan PPP adalah pilihan sulit, karena PKS pasti menilai Anies lebih menjanjikan dibanding AHY. PKS juga tidak miliki penambahan nilai jika keluar lalu membela AHY,” ucap Dedi.
Kedua, kata Dedi, Demokrat bisa merapat ke Gerindra. Namun, ia menilai kekuatan Partai Demokrat dan AHY tak berarti di KIM. Selain itu, Dedi juga menduga AHY tak akan mendapatkan kursi cawapres.
“Tidak mungkin ada kursi cawapres di kubu Prabowo. Kenapa? Karena persoalan besar di KPP dikarenakan Demokrat memaksakan AHY sebagai cawapres sehingga terjadi kebuntuan. Demokrat bisa saja kembali tanpa koalisi di Pemilu 2024,” ujar Dedi. (Cnnindonesia).
